Selamat Datang di Viva Persik
Info Seputar Kediri dan sekitarnya, Persik Kediri dan Persikmania

Akhirnya Kampus 3 UB Mulai Dibangun di Kediri

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Warga Kota Kediri, Jawa Timur menyambut antusias dimulainya pembangunan Kampus 3 Universitas Brawijaya (UB) di Kota Kediri. Lokasi kampus ini berada di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Sambutan masyarakat terlihat dari hadirnya perwakilan masyarakat yang berjumlah ratusan. Para undangan ini memenuhi tenda tempat acara seremonial dimulainya pembangunan Kampus 3 UB Kota Kediri, Jumat (19/8/2016).

Sebelumnya warga Kelurahan Mrican malahan telah bergotong royong membersihkan jalan akses masuk ke lokasi kampus UB. Pembangunan kampus yang sempat tertunda 5 tahun ini disambut penuh suka cita.

Nur Imam (50) salah satu tokoh masyarakat mengaku sangat bersyukur pembangunan kampus 3 UB dapat direalisasi.

"Kami sudah berjuang sejak 2011 tapi realisasinya baru tahun ini," ungkapnya.

Keberadaan kampus 3 UB diharapkan bakal meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kampus.

"Direalisasinya pembangunan kampus ini bakal terus dikenang anak cucu dan seluruh masyarakat di Kediri," ungkapnya.

Nur Imam mengharapkan proyek pembangunan kampus berjalan lancar dan tidak berhenti di tengah jalan.

"Ini cita-cita dan mimpi masyarakat yang dapat teralisasi," ungkapnya.

Kepala Dinas PU Kota Kediri Ir Kasenan menjelaskan, pemenang lelang proyek ini PT Duta Karya Perkasa dari Bali.

"Pada 29 Juli kami sudah tanda tangan kontrak dengan PT Duta Karya Perkasa dan hari pembangunan dimulai," jelasnya.

Bangunan kampus 3 UB Kota Kediri tahap pertama ini berupa bangunan bertingkat 3 dengan ukuran 54 x 30 m2. Lantai bawah dan atas untuk ruang fakultas, ruang perkuliahan, ruang TU, ruangan dosen dan mushola.

"Anggaran pembangunan kampus ini mencapai Rp 18 miliar lebih," jelasnya.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebutkan, keberadaan kampus 3 UB semakin memudahkan masyarakat meneruskan kuliah.

"Untuk kuliah ke UB tidak harus ke Malang, tapi cukup di Kota Kediri," jelasnya.

Bagi Kota Kediri keberadaan kampus 3 UB akan mengangkat perekonomian masyarakat. Karena masyarakat dapat membuka tempat kos-kosan dan warung makanan serta jasa lainnya.

"Kami berharap masyarakat tidak menjual tanahnya," ujarnya.

Baca Selengkapnya ...

Mochamad Anton, Sosok ‘Ahok’ dari Kota Malang

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Nama Mochamad Anton mungkin belum familiar terdengar di telinga masyarakat umumnya. Namun tidak bagi masyarakat Malang, Jawa Timur. Sosok Anton, begitu ia disapa, nyatanya tidak bisa dilepaskan dari Kota Malang. Di tangannya, pembangunan Kota Malang berjalan cukup pesat.

Ya, saat ini Anton menjabat sebagai Walikota Malang setelah terpilih dalam Pilkada pada 2013 lalu. Karena ‘tangan dinginnya’ membangun Kota Malang, ia pun disebut sebagai sosok 'Ahok' Kota Malang. Bukan hanya karena gebrakannya dalam memimpin, melainkan berasal dari etnis yang sama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Tionghoa.

Anton, begitu ia akrab disapa, yang beragama Islam dan sudah menyandang gelar Haji bukan berasal dari keluarga kaya. Sebelum terjun ke dunia politik, Anton pernah menjalani hidup sebagai pengusaha kecil-kecilan. Ia pernah menjadi pedagang kue, pedagang sembako, bahkan menjadi sopir. Semua dia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Bangku kuliah Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan sempat dia rasakan di Surabaya. Tetapi, kuliahnya hanya sampai semester enam lantaran dia harus bekerja.

Hidup Anton mengalami perubahan saat bertemu dengan seseorang dari Jakarta pada 1998. Orang tersebut meminta Anton mencarikan tetes, limbah pengolahan tebu.

Kala itu, tetes tebu belum menjadi komoditas yang diminati banyak pengusaha lantaran dianggap sebagai kotoran. Anton pun menyanggupi permintaan tersebut.

Dengan semangat pantang menyerah, Anton berhasil mendapat pasokan tetes tebu dari Pabrik Gula Krebet Bululawang. Dia lantas mengirim tetes tebu tersebut dari Malang menuju Jakarta dengan harga Rp 150.000 per ton.

"Saat itu saya mampu mengirimkan 3.000 tok dengan omzet raturan juta," ungkap Anton, seperti dilansir merdeka.com.

Saat itu, Anton hanya menjadi perantara. Melihat potensi bisnis tetes tebu begitu menggiurkan, Anton memutuskan beralih dari perantara menjadi pemasok utama tetes tebu ke pabrik penyedap rasa.

Dia tidak lagi mengandalkan tetes tebu dari satu pabrik gula saja. Anton lantas mendatangkan tetes tebu dari sejumlah pabrik gula yang terletak di kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan jumlah pengiriman 300.000 ton per tahun.

Anton menyadari usahanya tidak akan bisa berjalan jika tidak ada petani tebu. Untuk itu, dia lalu menjalin sinergi dengan memberikan pembinaan terhadap 10.000 petani tebu yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

Keberhasilan usaha itu membuat Anton berniat terjun dalam pertarungan perebutan kursi Malang 1. Meski banyak yang meragukan kemampuannya lantaran berlatar belakang pengusaha, Anton tetap optimis ingin membangun Malang menjadi kota yang lebih baik.

Anton kemudian terpilih menjadi Walikota bersama pasangannya, Sutiaji, mengalahkan pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo serta Heri Puji Utami-Sofyan Edi Jarwoko. Banyak yang terkejut dengan kemenangan Anton.

Terpilihnya Anton membuka lembaran baru sejarah birokrasi Kota Malang. Dia adalah satu-satunya Walikota Malang yang berasal dari etnis Tionghoa.
Baca Selengkapnya ...

Rencana Pembangunan Bandara Kediri Siap Diteruskan

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk membangun dua bandara di Madura dan Malang tak membuat Pemerintah Kabupaten Kediri surut. Kabupaten Kediri akan tetap memperjuangkan pendirian bandara di Kediri sesuai studi kelayakan yang dikantongi, Selasa, 15 Maret 2016.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kediri Haris Setiawan mengatakan pemerintah Kediri akan tetap memperjuangkan pendirian bandara seperti yang telah direncanakan sejak tahun 2012 lalu. Pemerintah bahkan telah menyiapkan lahan khusus yang cukup besar di sebelah timur monumen Simpang Lima Gumul (SLG) yang didesain menjadi pusat aktivitas bisnis. “Kita akan tetap memperjuangkan bandara di Kediri,” kata Haris.

Haris mengatakan pendirian bandara di Malang dan Madura yang menjadiprogram Pemerintah Propinsi adalah wewenang GubernurSoekarwo sepenuhnya. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan sendiri mengapa mendirikan bandara di wilayah itu.

Namun pendirian dua bandara tersebut tak akan menyurutkan niat Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mendirikan bandara sendiri. Sebab hasil studi kelayakan yang dilakukan beberapa tahun lalu menunjukkan besarnya manfaat bandara di wilayah eks-karisidenan Kediri seperti yang disampaikan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.

Hasil kajian kelayakan Kediri menyebutkan jumlah calon penumpang pesawat udara di dari Kediri dan kota sekitarnya sangat besar. Selama ini mereka kerap mengeluhkan sulitnya akses udara yang harus menuju Surabaya terlebih dulu. Padahal intensitas perjalanan udara mereka cukup tinggi. Calon penumpang itu selain dari Kediri juga berasal dari Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Jombang dan kota-kota lain yang kesulitan menjangkau bandara Juanda di Sidoarjo maupun Abdulrahman Saleh di Malang. “Tentu sekarang jumlah animo penumpangnya lebih besar,” kata Haris.

Tak hanya itu, aktivitas bisnis dan transportasi barang akan lebih cepat menjangkau wilayah karisidenan Kediri jika memiliki bandara sendiri. Karena itu jika mendapat izin dari pangkalan TNI AU di Magetan, Kabupaten Kediri siap membangun bandara kelas internasional dengan lintasan lebih panjang dari Juanda. Ini lantaran kawasan areal yang disiapkan lebih besar dari Juanda.

Seperti diberitakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan akan menambah dua bandara di Kabupaten Malang danMadura. Setelah mengantongi kajian kelayakannya, Soekarwo menyatakan pemerintah pusat akan membantu pembiayaan pembangunannya. Menurut Soekarwo bandara Purboyo yang dibangun di lahan milik TNI AL di Kecamatan Bantur akan mengintegrasikan moda transportasi di jalur lintas selatan Jawa Timur yang diperkirakan selesai tahun 2019.

Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak juga mengungkapkan pendirian dua bandar udara di Malang dan Madura dinilai tak menyelesaikan persoalan transportasi udara wilayah barat daya Jawa Timur. Sebab jalur penerbangan pesawat dari Bandara Purboyo tersebut bukan melintasi wilayah selatan ke barat, namun belok ke timur terus naik ke utara sebelum kembali lewat jalur Surabaya – Jakarta. Rute tersebut menghindari wilayah udara eks-Karisidenan Kediri yang masih terisolir oleh jalur pesawat tempur. Sehingga keberadaan bandara itu tidak menyelesaikan persoalan transportasi udara di wilayah barat daya Jawa Timur.
Baca Selengkapnya ...

BI Proyeksi Inflasi Kota Kediri Bakal Melesat

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Bank Indonesia memproyeksi inflasi Kota Kediri tahun ini 3,8% plus minus 1, terakselerasi dari tahun lalu yang melaju 1,7%, karena permintaan kembali bergeliat setelah melemah. Inflasi 2015 merupakan yang terendah setidaknya dalam kurun 2009-2015.

Kepala Perwakilan BI Kediri Djoko Raharto menuturkan konsumsi di Kota Kediri sempat terpengaruh oleh ketidakpastian ekonomi di level nasional. Meskipun demikian, kata dia, inflasi di wilayah itu sebenarnya didominasi oleh pergerakan harga pangan bergejolak (volatile foods) ketimbang inflasi inti.

Adapun penurunan harga barang yang diatur pemerintah (administered price), seperti BBM dan tarif listrik, diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun.

"Lagipula, moda transportasi di kota ini hanya kereta dan bus, jadi (inflasi) relatif terkendali," ujarnya, baru-baru ini.

Bank sentral mengestimasi El Nino bukan risiko yang besar bagi produksi pangan di Kediri dan sekitarnya.

(sumber: bisnis.com)
Baca Selengkapnya ...

Kapan Kota Kediri Lepas Ketergantungan Pada GG

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Perkembangan ekonomi Kota Kediri benar-benar sangat bergantung pada keberadaan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM). Sekitar 70% produk domestik regional bruto (PDRB) kota itu disumbang oleh aktivitas produsen rokok kretek terkemuka di Tanah Air itu.

Mengutip dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016, PDRB atas dasar harga konstan Kota Kediri pada 2011 tanpa Gudang Garam hanya Rp7,2 triliun; lalu Rp7,6 triliun pada 2012; Rp7,9 pada 2013 (angka sementara); Rp8,2 triliun-Rp8,3 triliun pada 2014 (angka sangat sementara); dan Rp8,5 triliun-Rp8,7 triliun pada 2015 (angka sangat sementara).

Sementara dengan perusahaan milik taipan Susilo Wonowidjojo itu, PDRB atas dasar harga konstan selama 2011-2015 berturut-turut senilai Rp23,7 triliun; Rp25,5 triliun; Rp27,1 triliun (angka sementara); Rp28,6 triliun-Rp29,2 triliun (angka sangat sementara); dan Rp30,1 triliun-Rp31,3 triliun (angka sangat sementara).

Adapun tahun ini, PDRB Kota Tahu tanpa Gudang Garam diproyeksi Rp8,7 triliun-Rp9,3 triliun, sedangkan dengan Gudang Garam, PDRB mencapai Rp31,6 triliun-Rp33,8 triliun.

Dalam dokumen itu, Pemkot mengakui dominasi industri pengolahan dalam struktur ekonomi Kota Kediri akan terus berlangsung dalam beberapa tahun mendatang sejalan dengan keberadaan pabrik rokok sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT) Gudang Garam.

Sementara itu, jika ditilik dari pertumbuhan ekonomi, laju ekonomi Kota Kediri makin melambat sejak 2012 hingga sekarang 2016. Perlambatan itu kian tajam jika aktivitas Gudang Garam dikeluarkan dari perhitungan.
Baca Selengkapnya ...

BI : Ingin Maju, Kediri Mesti Pacu Sektor Jasa

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Bank Indonesia memandang Kota Kediri lebih baik mengejar pertumbuhan sektor jasa ketimbang mengandalkan industrialisasi di sektor pengolahan.

Kepala Perwakilan BI Kediri Djoko Raharto berpendapat, dengan hanya mencakup tiga kecamatan seluas 14,9 km2, Kota Kediri akan sulit menampung kegiatan manufaktur baru kendati upah minimum kota itu relatif rendah di Jatim, yakni Rp1,5 juta per bulan tahun ini.

Di sisi lain, bergantung hanya kepada PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan dua pabrik gula di bawah PTPN X, yakni PG Meritjan dan PG Pesantren Baru, sulit membuat ekonomi Kota Tahu terakselerasi.

"Lebih baik kembangkan saja sektor jasa. Bisa pendidikan, kesehatan, perhotelan, perdagangan. Kalau industri, lahannya tidak ada," kata Djoko kepada Bisnis, Kamis (10/3/2016).

Menurutnya, pengalaman Kota Malang dan Purwokerto (Jawa Tengah) mengembangkan jasa pendidikan melalui pendirian perguruan tinggi membuat kedua kota lebih dinamis dan mempunyai prospek pertumbuhan positif. Kedua kota merasakan efek berganda (multiplier effect), mulai dari rumah kos dan tempat makan yang menjamur hingga kemunculan hotel-hotel baru.

Pada saat yang sama, tutur Djoko, Kota Kediri harus bersinergi dengan kabupaten/kota di sekitarnya yang memiliki keunggulan komparatif lain. Dalam kacamata bank sentral, Kota Kediri dan Kota Madiun baik untuk pengembangan jasa.

Sementara itu, Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Ngawi, cocok untuk industri pengolahan. Adapun Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, dan Ponorogo, baik untuk pertanian dan pariwisata.

"Orang boleh saja berwisata ke Blitar atau ke Trenggalek, tapi nginepnya harus di Kediri. Itu yang harus dipikirkan pemda," ujarnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik Kota Kediri, sumbangan terbesar produk domestik regional bruto 2014 (data terakhir BPS Kota Kediri) yang senilai Rp69,2 triliun berasal dari industri pengolahan, yakni mencapai 80,1%.

Sektor perdagangan besar dan eceran menyusul dengan kontribusi 10%, diikuti informasi dan komunikasi 2,4%, konstruksi 1,9%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum 1,5%. Adapun 12 sektor lainnya masing-masing menyumbang kurang dari 1%.BPS pun mencatat selama 2010-2014, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri cenderung melemah, khususnya pada lapangan usaha yang dikuasai sebagian besar masyarakat (PDRB tanpa industri tembakau), yakni dari 7,5% pada 2010 menjadi 4,7% pada 2014.

Adapun secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri terakselerasi dari 3,8% pada 2010 menjadi 5,8% pada 2014. Adapun Pemkot Kediri dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 menyatakan sektor industri menjadi penyumbang PDRB terbesar karena keberadaan Gudang Garam, sekalipun sektor itu hanya menyerap 987 tenaga kerja pada 2013, berada di urutan keempat setelah sektor jasa, PHR, pengangkutan, dan pertanian.

Kendati demikian, Pemkot membantah Gudang Garam menjadi penentu pertumbuhan ekonomi Kota Kretek.

"Tingkat pertumbuhan perekonomian Kota Kediri dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, baik itu dengan adanya PT Gudang Garam maupun tanpa adanya PT Gudang Garam," tulis Pemkot dalam Indikator Makro Pembangunan Daerah yang diunggah ke website resminya.

Pemkot menyebutkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya Gudang Garam melaju dari 0,25% pada 2005 menjadi 7,1% pada 2010. Adapun tanpa Gudang Garam, ekonomi kota itu tumbuh dari 4,3% pada 2005 menjadi 7,2% lima tahun kemudian.
Baca Selengkapnya ...

Kampus Kampus Unggulan Kebanggaan Indonesia

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kuliah di luar negeri masih menjadi dambaan pelajar Indonesia. Sistem pendidikan yang lebih maju, suasana sekolah yang mendukung, serta kualitas pengajar menjadi beberapa alasan sekolah di luar negeri jauh lebih menarik ketimbang di Tanah Air.

Padahal, Indonesia sendiri memiliki banyak kampus unggulan yang tidak kalah baik kualitasnya dengan universitas di luar negeri. Contohnya beberapa kampus berikut ini yang terbukti banyak mencetak lulusan sukses di berbagai bidang.

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)
ITB merupakan salah satu perguruan tinggi Indonesia yang unggul di bidang teknik sejak berdiri pada 2 Maret 1959. Tahun ini ITB menjadi perguruan terbaik di Indonesia versi Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemristekdikti) dilihat dari beberapa indikator yaitu kualitas SDM, manajemen, penelitian dan publikasi, hingga kegiatan mahasiswa.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)
Berada di Kota Pelajar Yogyakarta, UGM menjadi salah satu universitas yang didambakan banyak calon mahasiswa. Berdasarkan statistik, jumlah pendaftar di kampus ini setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan pada 2015 ada 231.929 lulusan SMA/sederajat mendaftar ke UGM padahal daya tampungnya hanya 6.942 mahasiswa. Menurut pemeringkatan perguruan tinggi di Kemristekdikti UGM menduduki urutan kedua.

3. Institut Pertanian Bogor (IPB)
Institut ini menyediakan berbagai fakultas dan jurusan yang berhubungan dengan pertanian secara luas. Dengan motto "Mencari dan Memberi yang Terbaik", IPB memiliki segudang mahasiswa berprestasi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kampus nomor tiga di Indonesia menurut Kemristekdikti tersebut juga menghasilkan lulusan yang mumpuni, baik di bidang pertanian maupun di luar pertanian.

4. Universitas Indonesia (UI)
Baru-baru ini UI masuk dalam daftar 200 perguruan tinggi terbaik dunia versi Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2016, yakni di peringkat 171. UI juga dikenal mampu mencetak lulusan yang bekerja di berbagai perusahaan ternama. Tak heran, peminat kampus yang berlokasi di Depok dan Salemba untuk Fakultas Kedokteran ini selalu berlimpah, baik di jenjang sarjana, master, maupun doktor.

5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Berada di peringkat kelima universitas terbaik versi Kemristekdikti 2015. ITS memiliki visi menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kampus ini setidaknya memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), Fakultas Teknologi Kelautan (FTK), serta Fakultas Teknologi Informasi (FTIF).

6. Universitas Brawijaya (UB)
Berlokasi di Malang, berdasarkan data per Januari 2015 UB memiliki total 59.469 mahasiswa. Kampus ini memiliki banyak mahasiswa berprestasi. Tahun ini, UB bahkan menjadi juara umum di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa (Pimnas) 2015 yang diselenggarakan di Universitas Halu Oleo (UHO) di Sulawesi Tenggara.

(okezone)
Baca Selengkapnya ...

APBD 2015 Kediri Telantarkan Mutu Pendidikan

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Pembahasan dan Penetapan APBD 2015 Pemerintah Kabupaten Kediri oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri telah usai namun di duga dalam penetapannya itu masih tampak banyak celah pelanggaran di dalamnya.

Dari sejumlah informasi dan data dihimpun, dugaan celah pelanggaran penyusunan APBD 2015 Kabupaten kediri terletak pada sektor anggaran fungsi pendidikan. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, ditegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan wajib dialokasikan sebesar 20 % dari total APBD.

Namun dalam penyusunan APBD 2015 Kabupaten Kediri anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan terlihat dalam kisaran 2,76 % atau sekitar Rp 65 miliyar dari total belanja daerah sebesar Rp 2,3 triliyun. Dari kondisi itu maka dapat dikatakan sangat jauh “melenceng” dari Undang – Undang yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia tentang (Sisdiknas) sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut Wahyu Eko Yulianto dari Forum Kajian dan Studi Mahasiswa Kediri (FK-SMK) pihaknya kurang sepakat maupun sependapat atas kebijakan Pemerintaah Kabupaten Kediri yang diperkirakan hanya mengalokasikan 2,76 % dana untuk pendidikan.

Sejauh ini sesuai harapan Pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar mencanangkan peningkatan mutu pendidikan untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap dan mampu bersaing dalam Asean Economic Comunity (AEC).

” Sebagai mahasiswa saya tidak sepakat dengan kebijakan tersebut,” tandasnya.

Dan jika pelanggaran dalam APBD 2015 Kabupten Kediri ini di biarkan maka akan bisa menghambat sistem pendidikan di Kabupaten Kediri dan menghalangi program pencanangan peningkatan mutu pendidikan yang sedang digalakkan Pemerintah Indonesia. Pihaknya juga merasa kecewa atas dugaan pelanggaran sistemik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penyusunan APBD 2015. Apalagi di Sektor Pendidikan yang diduga banyak pelanggaran dalam pembiayaannya meski sektor pendidikan menjadi cikal bakal masa depan Indonesia.

“Kami sangat kecewa atas pelanggaran sistemik dari Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penyusunan APBD 2015, apalagi pelanggaran itu dilakukan pada sektor pendidikan. Kami menganggap bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri tidak mengapresiasi apa yang kami lakukan selama ini dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Kediri. Meskipun yang kami lakukan selama ini bersifat Informal”,tambahnya dengan nada kecewa (8/1/15).

Sementara itu Haris Setiawan Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri dikonfirmasi terkait pos anggaran pendidikan di APBD 2015 melalui ponselnya tidak ada respon dan melalui pesan singkat hingga saat ini belum ada jawaban. (Cb/Pd)
Baca Selengkapnya ...

Kediri Bercahaya Program Menutup Rasa Malu

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Ribuan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Kediri menggunakan listrik curian. PLN sedikitnya mendata ada 2.600 titik PJU yang diduga mencuri. Atas temuan tersebut mulai tahun depan Pemkot Kediri menggulirkan program Kediri bercahaya untuk mencegah maraknya PJU illegal.

Untuk menutupi rasa malu Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8 miliar, untuk pengadaan lampu penerangan jalan umum. Langkah itu menyusul tingginya aksi pencurian listrik untuk penerangan jalan serta masih banyak perkampungan yang gelap gulita minim penerangan.

Menurut Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri, Didik Catur HP pihaknya akan menerapkan meterisasi untuk setiap penerangan jalan umum.

"Pemasangan meteran untuk mengontrol penggunaan listrik pada penerangan jalan umum sekaligus mencegah aksi pencurian alias penggantolan listrik," terangnya pada wartawan, Kamis sore (30/10).

Sebelumnya PLN menemukan sekitar 2.600 titik PJU ilegal, menggunakan listrik curian yang dipasang oleh kelompok masyarakat. Kondisi itu mengakibatkan banyak peralatan milik PLN rusak dan berdampak distribusi listrik ke pelanggan byar pet.

Sementara data Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri setiap membayar biaya listrik untuk penerangan jalan umum sekitar Rp 6 miliar kepada PLN.

Sesuai rencana program Kediri bercahaya akan mulai dilaksanakan tahun depan. Pendanaan program Kediri bercahaya sekitar Rp 8 miliar yang dianggarkan pada APBD 2015.
(merdeka.com)
Baca Selengkapnya ...

PT.Telkom Pacu Industri Kreatif Digital Kediri

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Komunitas IT Kediri (KOMIK), mendapatkan kesempatan istimewa dalam seminar di Broadband Learning center (BLC) Jl.Hayam Wuruk. 45 Kediri. Lantaran Seminar itu, dihadiri langsung EGM PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Divreg V Jatim.

Telkom menilai, hadirnya komunitas ini sangat potensial dalam akselarasi pertumbuhan ekonomi diwilayah itu.

“Ide-ide kreatif biasanya lahir dari sekumpulan komunitas yang punya kepenasaran intelektual tinggi yang kemudian melahirkan inovasi-inovasi. Dan jika inovasi ini kemudian bisa masuk ke inkubasi bisnis, akan bisa menjadi investasi yang dikomersialisasi”. Kata Executive General Manager Telkom Divre V Jawa Timur, Iskriono Windiarjanto

Sebagai perusahaan yang bergerak di bisnis portofolio TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment, Services), Telkom mempunyai concern tinggi untuk menjadikan ICT sebagai enabler bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, infrastruktur ICT di seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur sudah mendukung untuk akses internet kecepatan tinggi (broadband).

Merujuk pada hasil survey dari ITU (International Telecommunication Union), bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% akan berdampak pada GDP sebesar 1,38%, maka Telkom yakin broadband access ini benar-benar akan menjadi competitive advantage. “

Tinggal bagaimana publik memanfaatkan dengan mendevelop konten-konten aplikasi diatas infrastruktur broadband yang sudah tergelar tersebut, seperti di bidang e-commerce, e-tourism, dan e-government” Kata Iskri, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa (28/10).

Ditambahkan Iskri, Jawa Timur ini adalah propinsi bumi broadband pertama di Indonesia. Dan sebagai bentuk dukungan Telkom bagi Jawa Timur ini adalah Mewujudkan Program Digital Government Services, melalui dukungan percepatan pemanfaatan ICT meliputi Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Untuk publik, Telkom juga telah membangun 121 WiFi Corner di wilayah Kediri Raya yang meliputi Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung dan Trenggalek, berupa tempat hang out komunitas yang dilengkapi akses internet kecepatan tinggi sampai 100 Mbps. “Total saat ini di Jawa Timur jumlahnya telah mencapai 920 WiFi Corner ”tambah Iskri.

Dalam Seminar di BLC Telkom Kediri, hadir sebagai pembicara yaituAdryan Fitra yang dikenal sebagai salah satu team sukses kampanye online Jokowi-JK dan pernah mendukung online campaign untuk Barrack Obama.
(antara)
Baca Selengkapnya ...

Nunggak 32 Milyar, Dispenda Kediri Salahkan Leasing

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Sebanyak 32 ribu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten dan Kota Kediri yang belum belum membayar pajak. Akbatnya, setoran pajak mengalami penunggakkan sekitar Rp 32 miliar. Tunggakan pajak mulai dari tahun 2012 tersebut, jelas berimbas pada terganggunya pembangunan di Provinsi Jatim.

Pihak Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dispenda Kediri, Jatim, mengakui banyaknya tunggakan pajak di wilayah kabupaten/Kota Kediri dikarenakan beberapa faktor, diantaranya mudahnya pihak leasing memberikan kredit motor pada masyarakat.

Kepala UPTD Dispenda Kediri, Andy Wijaya, saat ditemui lensa Indonesia di ruangannya mengatakan, tunggakan yang terjadi saat ini memang didominasi pajak kendaraan bermotor roda dua. “Banyak penyebab yang terjadi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Diantaranya karena masyarakat gampang mendapatkan kredit motor, namun pajaknya dilalaikan. Sekarang dengan uang muka Rp 500 ribu saja masyarakat sudah bisa punya motor. Dan biasanya, mereka tidak memikirkan pajaknya pada pemerintah.” ungkapnya serius.

Andy Wijaya juga memberikan contoh perbedaan aturan dan sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang terlambat bayar pajak. “Kalau di luar negeri, telat membayar pajak bisa kena sanksi hukuman ataupun sanksi lainya yang bisa membuat jera masyarakatnya. Namun di Indonesia biarpun pajak terlambat, pemerintah hanya memberikan sanksi denda saja,” ulasnya.

Andi juga menambahkan bahwa saat ini pihak UPTD Dispenda Kediri juga telah melakukan program sadar pajak diantaranya dengan cara jemput bola. “Namun kenyataanya, upaya itu belum maksimal,” keluhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya UPTD Dispenda Kediri mempunyai tunggakan pajak pada propinsi Jatim hingga mencapai Rp 32 miliar untuk wilayah Kab/Kota Kediri yang didominasi dari pajak kendaraan bermotor roda dua.

(LensaIndonesia.com)
Baca Selengkapnya ...

ITB : Gunung Kelud Milik Pemkab Blitar

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Polemik kepemilikan Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dan Kediri memasuki babak baru. Berdasarkan riset termutakhir Institut Teknologi Bandung (ITB), eks kampus Bung Karno tersebut memastikan bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar.

"Riset itu termasuk bukti 15 peta peninggalan Belanda yang semuanya tidak terbantahkan bahwa Kelud berada di kawasan Kabupaten Blitar," ujar juru bicara ITB yang juga dosen Geodesi Heri Andreas, kemarin.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo memutuskan Kelud berstatus quo . Gunung api setinggi 1.731 DPL tersebut ditegaskan bukan milik Pemkab Kediri maupun Pemkab Blitar. Hal itu menyusul adanya opini bertentangan antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri terkait kepemilikan Kelud. Bahkan Kabupaten Blitar sempat menempuh gugatan PTUN.

Pemprov Jatim menegaskan status kepemilikan masih menunggu kajian hukum lebih lanjut. Selain ITB, tiga perguruan tinggi negeri lain, kata Andreas juga merekomendasikan hal yang sama. Kendati demikian ia mengakui ada satu sketsa peta Belanda buatan 1840 yang menunjukkan Kelud berada di kawasan Kabupaten Kediri. Namun setelah ditelaah ulang, bukti tersebut tidak akurat. "Setelah dikaji ulang, titik batas bergambar tersebut tidak menunjukkan demikian. Artinya Kelud berada di Blitar, bukan Kediri," katanya.

Dengan bukti yang ada, diharapkan Badan Informasi Geoparsial (BIG) membuat peta geografis yang menggambarkan Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar. "Dan itu harus sesuai dengan Permendagri No 76 Tahun 2012 yang tidak bermuatan politis," katanya.

Menanggapi hal itu Bupati Blitar Herry Noegroho mengatakan bahwa sejak awal Kelud memang berada di wilayah Kabupaten Blitar. Hal itu sesuai dengan data sejarah dan peta Kabupaten Blitar. "Di antaranya peta Perhutani, peta TOPDAM, dan peta peninggalan Belanda di antaranya tahun 1891, 1901, 1928, 1933, dan 1948. Semua menunjukkan bukti Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar," ujarnya.

Sekadar mengingatkan, sengketa kepemilikan Gunung Kelud di antara dua daerah itu berlangsung cukup lama. Kedua daerah juga sama-sama mengeluarkan bukti otentik batas wilayah. Kabupaten Kediri mengeluarkan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 2003, dengan catatan bahwa garis batas yang berada di daerah yang menjadi sengketa yaitu Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

Dalam peta itu, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok dan Desa Karangrejo, Kecamatan Garum di sekitar lokasi gunung dianggap tidak ada. Selain peta RBI, pemkab juga mengeluarkan peta digital. Sementara itu, terkait dengan peta RBI 2001, peta Topdam, dan peta Perhutani untuk menentukan batas wilayah, Pemkab Kediri merujuk pada keterangan Bakorsutanal jika peta itu tidak dapat digunakan untuk menentukan batas daerah.

Pemkab Blitar dalam usaha sengketa batas wilayah bahkan rela datang hingga ke Belanda untuk mencari bukti pendukung, dan mendapatkan 14 peta yang pernah dibuat di era kolonial Belanda. Peta itu dibuat pada 1840 hingga kemerdekaan.

(Solichan Arif/Koran Sindo)
Baca Selengkapnya ...

Pencurian Listrik Rugikan Negara dan Masyarakat

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Sedikitnya ada 3 ribu 300 titik penerangan jalan umum atau PJU yang tersebar di Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar serta Kabupaten Tulungagung yang dinyatakan illegal. Aksi pencurian sumber daya listrik besar-besaran ini ditemukan oleh PLN area kediri sejak kurun waktu dua tahun terakhir.

Asisten Manager Transaksi Energi PLN Area Kediri Kardhi mengatakan, aksi pencurian listrik yang dilakukan dengan cara membuat jaringan non prosedural telah merugikan listrik negara dan menganggu kebutuhan dasar listrik masyarakat. Listrik untuk rumah tangga kerap mengalami gangguan disebabkan oleh banyaknya perangkat jaringan rusak karena daya listrik yang tidak stabil.

PJU illegal umumnya menempel pada tiang listrik milik PLN. Pencuri mengambil listrik dari jaringan resmi, untuk alasan penerangan jalan raya. Tetapi aksi tak resmi ini mengakibatkan perangkat jaringan seperti travo mengalami kerusakan.
(Radio Andika)
Baca Selengkapnya ...

Perubahan Klausul, Pembangunan UB Kediri Molor

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

DPRD Kota Kediri menilai molor/batalnya pembangunan kampus Universitas Brawijaya di Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri karena ulah Pemerintah Kota Kediri. Sebelumnya pendirian kampus Universitas Brawijaya sudah dipansuskan dan disetujui oleh eksekutif maupun legislatif. Akan tetapi saat akan ditanda tangani muncul surat edaran dari Pemerintah Kota Kediri dengan merubah klausul hibah dari 23 hektar menjadi 15 hektar.

Dengan kondisi tersebut semua pembahasan UB (Universitas Brawijaya) dari awal sampai akhir pun batal demi hukum. Wakil Ketua Komisi C Yudi Ayubchan mengatakan, dengan perubahan luasan lahan yang dihibahkan tersebut otomatis membuat pembahasan di pansus sia-sia.

Menurut Ayub lanjut tidaknya pembangunan Universitas Brawijaya (UB) di Kediri nantinya berada di tangan walikota dan harus dipansuskan lagi. Masyarakat harus memahami dan tidak menuding DPRD yang menjadi penghambat kemajuan pendidikan seperti sebelumnya.
(Radio Andika)
Baca Selengkapnya ...

PG Pesantren Baru Juara PSSI Kediri 2014

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Pabrik Gula Pesantren Baru sukses mempertahankan gelar Juara Kelas Utama kompetisi internal PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Kota Kediri, dalam laga final yang diadakan Minggu, 19 Oktober 2014 di Lapangan Sepak Bola Brawijaya. Tim Pabrik Gula Pesantren Baru berhasil mengalahkan Tim POP (Persatuan Olah Raga Polresta) Kota Kediri dengan skor 2-0.

Pertandingan disaksikan langsung oleh General Manager Pabrik Gula Pesantren Baru Drs.H. Arifin, MM, para manager, asisten manager dan segenap karyawan untuk memberikan semangat kepada tim kesayangannya. Menurut Arifin, Tim Pabrik Gula Pesantren Baru menjadi juara bukan suatu kebetulan tapi karena selama ini pemainnya berlatih keras dan disiplin mengikuti instruksi pelatih. Terbukti tahun ini kami menjadi jawara lagi, meski mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada merebut juara.

Tidak hanya sepak bola PG Pesantren Baru yang menunjukkan taringnya, tim futsal, bulutangkis, bola voli, dan tennis lapangan kami sangat diperhitungkan kemampuannnya di wilayah Karesidenan Kediri khususnya dan Jawa timur pada umumnya.

“Semua tim olah raga adalah karyawan Pabrik Gula Pesantren Baru yang selalu kami bina sesuai dengan kemampuannya. Semoga pemain–pemain dari Pabrik Gula Pesantren Baru bisa menjadi pemain nasional, “ pungkas Arifin.
(Uilinanto)
Baca Selengkapnya ...

UMK Kediri Diprediksi Sebesar Rp. 1.325.000,-/bulan

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Dewan Pengupahan Kota Kediri sudah mengirimkan nilai besaran upah minimal Kota Kediri 2015 ke Pemprov Jatim. Namun besaran kenaikan UMK belum disebutkan untuk menghindari terjadinya gejolak.

Namun dari berbagai sumber yang dihimpun Surya Online, besaran UMK Kota Kediri 2015 diprediksi mencapai Rp 1.325.000 per bulan. Jumlah itu naik dibanding UMK 2014 yang hanya Rp 1.165.000 per bulan. Kabag Humas Pemkot Kediri Drs Djawadi saat dikonfirmasi menyebutkan, usulan UMK Kota Kediri jelas ada kenaikan. Namun berapa besarannya kenaikan tersebut tidak usah diekspos dahulu supaya tidak menimbulkan gejolak.

"Pengumuman penetapan UMK Kota Kediri 2015 dilakukan bersama daerah lain akan disampaikan langsung gubernur," ungkap Drs Djawadi, Kabag Humas Pemkot Kediri kepada Surya Online, Rabu (22/10/2014).

Disebutkan Djawadi, penetapan UMK Kota Kediri telah sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Kediri. Survei telah dilakukan di sejumlah pasar tradisional.

"Survei penentuan kebutuhan hidup layak masyarakat ini berdasar parameter dan rumusan yang sudah ditentukan pemerintah. Penetapan UMK juga telah melalui pembahasan di dewan pengupahan," jelasnya.

Diakui Djawadi, proses penetapan UMK Kota Kediri berlangsung cukup alot. Karena penentuan akhirnya harus mengakomodir berbagai kepentingan pengusaha maupun buruh. "Berapa UMK Kota Kediri 2015 tergantung keputusan dari Gubernur Jatim," jelasnua.

Sumber Surya Online menyebutkan, jika mengacu pada hasil survei KHL UMK Kota Kediri diprediksi mencapai sekitar Rp 1.325.000 per bulan. Tahun lalu UMK Kota Kediri mencapai Rp 1.165.000 per bulan. Namun keputusan akhirnya bakal mengacu UMK daerah lainnya.

(sumber:Harian Surya)
Baca Selengkapnya ...

Kejaksaan Bingung Periksa Dugaan Korupsi Ruko Brawijaya

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan ruko Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur terhambat. Kejaksaan Negeri Kota Kediri sulit memeriksa para saksi, karena banyak penyewa yang kini telah berpindah tangan dan berpindah tempat.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Amiek Mulandari mengatakan, dari sekitar 50 orang saksi yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan, namun baru belasan orang yang bersedia datang. Hal itu terjadi, karena sebagia besar penyewa sudah berpindah.

"Kami sudah mengirimkan surat panggilan kepada sekitar 50 orang. Mereka adalah para penyewa ruko. Namun yang datang hanya belasan orang, umumnya dari penyewa baru. Sedangkan sebagian besar penyewa lain kini sudah berpindah," kata Amiek Mulandari, Rabu (22/10/2014).

Ruko stadion Brawijaya Kota Kediri sebanyak 66 unit. Seluruh ruko telah disewa oleh sejumlah pihak. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, uang sewa ruko tidak disetor ke Kas Daerah (Kasda). Padahal, pembangunan ruko didanai oleh APBD.

Kejaksaan telah menetapkan mantan Direktur PD BPR Kota Kediri Tri Waspodo sebagai tersangka. Dia adalah orang yang menyewakan ruko-ruko tersebut ke sejumlah pihak.

Berkembang, Kejaksaan menemukan adanya indikasi dugaan penjualan sebuah ruko dilakukan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Saiful Muslimin. Tetapi, proses penyelidikan terhadap Saiful Muslimin urung dilakukan, karena yang bersangkutan saat ini tengah jatuh sakit.

"Ada yang dijual, tapi belum masuk penyidikan. Itu karena pak Saiful Muslimin, sebagai seseorang yang diduga menjual ruko dalam keadaan sakit. Sehingga kami tidak bisa memeriksanya," jelas Amiek Mulandari.

Indikasi jual-beli satu unit ruko oleh Saiful Muslimin, imbuh Amiek dibuktikan dengan temuan akta jual-beli. Sehingga, sesuai prosedur penyelidikan, pihak Kejaksaan seharusnya memintai keterangan baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

"Karena ada akte jual-beli, maka secara hukum, siapa yang menjual, siapa yang membeli harus dimintai keterangan. Kalau yang membeli sudah diperiksa, " imbuh Amiek Mulandari.

Pihak Kejaksaan tidak dapat menentukan lamanya waktu penyelidikan dan penyidikan hingga kasus tersebut selesai. Sebab, kata Amiek, serangkaian proses harus dikerjakan secara akurat. Begitu juga dalam memutuskan tersangka, pihaknya, tidak mau gegabah, karena harus didukung oleh dua alat bukti yang sah.

(nng/beritajatim.com)
Baca Selengkapnya ...

OJK Kediri Temukan Kredit Macet Rp 2 Miliar

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri menemukan adanya jumlah kredit macet perbankan wilayah Kediri dan Madiun hingga Rp 2 miliar. OJK saat ini sedang mengawasi belasan bank yang sedang mengalami kredit macet tersebut.

Kepala OJK Kediri Bambang Hermanto menegaskan, ada sekitar 12 lembaga perbankan yang mengalami kondisi seret, dengan nilai total kredit macet sebesar Rp 2 miliar tersebut. Kondisi kredit macet beragam mulai 0,1 persen hingga 30 persen.

“Terkait adanya kredit macet di sejumlah perbankan wilayah Kediri dan Madiun ini, OJK melakukan pengawasa ketat terhadap lembaga perbankan yang mengalami persoalan tersebut. Total kredit macetnya hingga 30 persen dari jumlah kredit yang digulirkan,” kata Bambang Hermanto, Selasa (21/10/2014).

Selain kredit macet, imbuh Bambang, OJK Kediri mendeteksi ada bank yang kondisinya oling dalam sirkulasi uang. Kondisi itu ditengarai akibat masalah internal perbankan yang dipicu buruknya manajemen lembaga perbankan.

Diketahui, OJK merupakan lembaga resmi yang berfungsi mengawasi sistem perbankan nasional. Ada 79 lembaga perbankan yang kini dalam pengawasan otoritas jasa keuangan OJK Kediri. Bank-bank itu tersebar di wilayah Kediri dan Madiun.

(nng/but/beritajatim.com)
Baca Selengkapnya ...

Kediri Belajar Tangani Sampah ke Malang

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya
Berbagai upaya dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri, Jawa Timur untuk mengatasi persoalan sampah. DKP mengajak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) belajar tata cara mengelola sampah dengan jalan study banding ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan DKP Kota Kediri Endang Kartika mengatakan, study banding bertujuan untuk membuka cakrawala masyarakat dalam mengelola sampah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah upaya yang sudah ditempuh DKP, antara lain, membentuk Kader Bank Sampah, melakuka pembinaan pada masyarakat tentang cara memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai ekonomis.

"Kegiatan ini untuk membuka wacana para KSM agar megetahui dikelola seperti apa kedepannya TPS yang ada di kota kediri, sehingga volume sampah di kota Kediri bisa berkurang, dan bagaimana sampah bisa dijadikan berkah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi warga yang peduli dengan sampah," kata Kabid Kebersihan DKP Kota Kediri Endang Kartika, Selasa (21/10/2014).

Dalam study banding ini, imbuh Endang Kartika, peserta diberikan wawasan untuk ikut berpikir berpikir bersama tentang masalah sampah, bagaimana cara mengolah sampah, memanagemen sampah yang baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan sampah.

"Jika kita berbicara masalah sampah, ini adalah masalah sosial, jika kita berpikir masalah bisnis sebuah TPST juga tidak akan berhasil, untuk itu harus benar orang-orang yang peduli masalah lingkungan," ungkap Supardi Ketua TPST Mulyoagung.

Menurutnya, jika pengelolaan dan Mangemen sampah dilakukan dengan baik, ini akan menjadi berkah bagi masyarakt yang peduli dengan lingkungan, paling bisa ikut berpartisipasi mendukung program pemerintah dalam menjaga kebersihan dan pengurangan angka pengangguran.

"Seperti halnya disini, selain lingkungan bersih, kami mampu menyerap tenaga kerja dari warga yang kurang mampu hingga 80 orang dengan gaji mencapai Rp 900 ribu hinga Rp 1,5 juta" terangnya.

Dia menjelaskan, jika TPST yang dia kelola ini mampu menampung sampah Organik dan non Organik hingga 2 ton perhari, dan dalam melakukan pemilahan sampah hanya dilakukan satu hari, sehingga tidak ada sampah yang menginap dalam TPST nya dan tidak menimbulkan bau yang menyengat.

Saat ini TPST Mulyoagung ini menampung dari 8000 rumah tangga dengan volume sampah 2 ton perhari. Dengan jumlah ini yang mampu dikelola dengan jumlah sampah yang berhasil di kelola 49 persen lapak benih jual, 39 persen dijadikan pupuk organik, dan hanya 12 persen sampah yang tidak bisa dikelola.

Sementara itu, dari data DKP kota Kediri, saat ada 5 rumah kompos di Kota kediri, yakni rumah kompos Banjar Melati, Rumah Kompos Bujel, Dandangan, Bandar lor, Ngronggo. Kelima rumah kompos ini belum mampu berfungsi secara maksimal sehingga DKP kota kediri berencana akan mengirim KSM untuk pelatihan ke TPST Mulyoagung Malang.
(nng/but/beritajatim.com)
Baca Selengkapnya ...

Jokowi dan Busana

Kediri, Kediri, Kediri, Berita Seputar Kediri dan sekitarnya

Dilema Busana Jokowi - Oleh: Jean Couteau

Joko! Aku kini tak tahu bagaimana memanggil kau. Tetapi, mumpung kau masih capres saja, belum resmi menjadi presiden, aku tetap menyebut kau, ya! Dengan istilah ”kau” itu lebih akrab, dan lebih bebas! Menjadi ”bebas-bersih” bagi kau tetap penting, kan?

Aku yakin bahwa di rak baju-kau masih tersimpan banyak kemeja ”berkotak-kotak” yang telah disetrika licin oleh istri kau sendiri. Aku suka gaya kau itu! Jauh lebih cocok daripada memakai setelan jas: ”bikin” panas, dan tak enak menggerakkan badan! Apalagi, bila ditambah dasi, bisa mencekik. Susah kan? Lain dengan baju kau itu, yang kerah lehernya selalu terbuka: lebih mudah bernapas, dan bisa ”memutar” kepala seenaknya. Akibatnya pikiran lebih jernih. Dan tampilan kau itu lebih pas juga: kau tampak sebagai pekerja.

Tapi Joko, terus terang, aku khawatir bahwa setelah kau selesai dilantik dan diiringi staf khusus ini dan penasihat IMF itu, kau terus ”disuruh” mengenakan pakaian yang belum tentu cocok bagi kau. Lebih baik kau tetap menjadi diri kau sendiri–si Joko yang bergaya ”wong cilik”, yang kami semua cintai itu.

Aku tahu, itu mustahil. Memang kau akan sekali-kali mengenakan beskap Jawa dan sarung, apakah di rumah atau untuk Jumatan. Tetapi selebihnya, untuk bekerja, apa yang kau akan kenakan? Baju kotak-kotak andalan kau itu? Mungkin, tapi kau akan dianjurkan tampil berwibawa. Akan ditawari bermacam-macam jas kebesaran. Di situ bisa muncul kesulitan kau, Joko, bila tidak pinter, apalagi bila lupa diri!

Aku sudah bisa membayangkan gelagat cecunguk-cecunguk yang bakal mendekati kau untuk menawarkan kau busana yang ’keren’. Akan ada yang berhidung mancung, yang berlagak polos nan suci dan lain-lain sejenisnya. Mereka kini sudah siap ”mengantre”, siap menawarkan kau potongan setelan ini dan itu, disertai aneka dasi yang warnanya indah, tetapi cekikannya tak enak.

Di antaranya pasti akan ada yang menawarkan jas yang kantongnya sengaja ditinggalkan amplop. Akan ada juga yang ingin kau bergaya longgar, atau sebaliknya berpakaian ketat nan kaku. Bahkan akan ada juga yang coba memaksakan busana afkiran pra-1998. Karena itu, kau akan susah menentukan pilihan yang pas. Semua akan dikatakan kuat dan elegan, dan kalau mahal, dicap bermutu ”internasional”.

Pasti kau bingung. Maka, sebelum menentukan pilihan, bukalah dulu kancing depan setelan jas kau itu, renggangkan dasi—dan bernapaslah lebar-lebar sambil menengadah ke atas. Kau akan lebih mudah memilih jas kebesaran yang betul-betul cocok bagi diri kau–apalagi bila di bawahnya kau tetap memakai baju kotak yang khas itu. Aku serius, loh!

Tetapi, sekali lagi, Joko, maafkan kelancangan aku, karena aku ada kekhawatiran lain. Baju kotak-kotak kau memang mewakili dirimu dengan baik, tapi sebenarnya tak cukup pula. Dengan baju itu, kau telah dapat bertemu dengan ”Ibu Heli tukang cuci dari Manado”, ”Pak Abdullah nelayan dari Belawan” atau ”Pak Asep yang guru di Jawa Barat” itu–orang yang telah kau sendiri catat namanya. Mereka mengenal kau, dan menghormati kau dan baju kau.

Aku bisa menebak mereka juga nyoblos nomor pencalonan kau. Tetapi sebenarnya ada juga kelompok warga yang tak kurang penting kau perhatikan. Oh… bukan wong cilik yang bisa membeli baju berkotak-kotak, tetapi justru mereka yang tak mampu membedakan antara baju itu dan baju jas berdasi. Kaum yang kadang teriak, tapi tak pernah bersuara. Mereka yang ’kere’ yang juga dapat diiming-imingi uang untuk menyoblos siapa saja. Maka setiap kau ragu, Joko, setiap kali dikeroyok cecunguk-cecunguk, pikirkanlah mereka semua yang tak ”mencintai” kau ini, tetapi yang wajib kau cintai, apa pun busana yang kelak kau pakai.

Bila kau berhasil, siapa tahu, kau akan mampu menyulap angan-angan kita menjadi realita yang nyata. Wallahualam.
Baca Selengkapnya ...